Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian PUPR, menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) “Kolaborasi peningkatan koordinasi dan sinkronisasi implementasi ekonomi biru“.

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah.

MoU itu juga turut ditandatangani oleh rektor 3 perguruan tinggi. Yaitu, Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).

Penandatangan MoU tersebut jadi pembuka acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 yang digelar di Hotel Fairmont, Jakarta hari ini, Senin (5/2/2024). Acara ini diselenggarakan oleh KKP bekerja sama dengan CNBC Indonesia.

“Kami siap https://38.180.14.226/ menggerakkan dan kolaborasi untuk agenda-agenda Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data Dukcapil bisa dimanfaatkan untuk mendukung program-program KKP,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Sementara itu, Kepala BPKP menambahkan, pihaknya akan selalu mengawal dan mendampingi program KKP agar bisa berjalan efektif, efisien.

“Sinergi dengan KKP ini sangat tepat. Kita tahu sampai saat ini nelayan dan masyarakat di pesisir pantai tidak mendapat kepastian hak atas tanah. Kita kolaborasi dan sinergi mengatur di darat dan di laut,” kata Menteri ATR/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto.