Prancis di Ambang Chaos ‘Tak Berujung’, Ini Pemicunya

Petugas pemadam kebakaran bekerja selama protes terhadap rencana pemerintah untuk mengubah sistem pensiun pada 7 Maret 2023 di Paris, Prancis. Tahun 2023 telah terjadi serangkaian pemogokan umum dan demonstrasi yang diselenggarakan di seluruh Prancis oleh penentang reformasi pensiun pemerintah dari pemerintah Borne yang berencana untuk meningkatkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun. (Aziz Karimov/Getty Images)

Senat Prancis pada akhir pekan lalu mengadopsi rencana reformasi pensiun dari Presiden Emmanuel Macron. Sebanyak 195 suara mendukung dan 112 suara menentang rancangan undang-undang (RUU) tersebut.

Adapun, poin utama dalam RUU tersebut adalah menaikkan usia pensiun dua tahun menjadi 64 tahun.

Majelis tinggi Parlemen Prancis memberikan suara pada hari ketujuh demonstrasi nasional menentang rencana tersebut. Mayoritas publik Prancis menentang hal tersebut.

Setelah Senat telah mengadopsi RUU itu, selanjutnya akan ditinjau oleh komite gabungan anggota parlemen majelis rendah dan tinggi yang kemungkinan dilangsungkan pada Rabu (15/3/2023).

Jika komite menyetujui naskah tersebut, pemungutan suara terakhir kemungkinan akan dilakukan pada Kamis. Namun, hasilnya masih belum pasti di majelis rendah, Majelis Nasional, di mana partai Macron membutuhkan suara sekutu, yakni Partai Les Republicains, untuk mendapatkan posisi mayoritas.

Jika pemerintah khawatir tidak akan memiliki cukup suara di majelis rendah, masih mungkin untuk mendorong RUU tersebut tanpa pemungutan suara parlemen, melalui apa yang disebut prosedur 49:3.

Di sisi lain, serikat pekerja Prancis menegaskan akan terus berjuang melawan rencana reformasi pensiun tersebut.

Laurent Berger, sekretaris jenderal serikat terbesar Prancis, CFDT, juga memperingatkan pemerintah Macron agar tidak memaksa parlemen dengan mendorong RUU tersebut tanpa pemungutan suara dari anggota parlemen Majelis Nasional dengan menggunakan prosedur 49:3.

“Mengingat mobilisasi penduduk, tingkat penentangan terhadap rencana (…) Anda tidak dapat menggunakan cacat demokrasi dengan menggunakan prosedur 49:3 ini,” katanya di BFM TV sebagaimana dikutip Reuters, Senin (13/3/2023).

“Menurut pendapat saya, [menggunakan 49:3] akan sangat berbahaya karena berisiko menciptakan tingkat kepahitan yang besar,” tambah Berger.

Sementara itu, serikat pekerja Prancis telah menyerukan demonstrasi nasional putaran kedelapan untuk terus menekan pemerintah dan parlemen.

Adapun, demonstrasi yang dilakukan selalu melibatkan ratusan ribu massa di seluruh Prancis. Bahkan, beberapa kali mencapai lebih dari 1 juta orang.

Namun, unjuk rasa itu juga selalu berujung kerusuhan dan bentrokan dengan pihak keamanan di beberapa titik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*