Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengamankan likuiditas perbankan, supaya terus aktif menyalurkan kredit atau pembiayaan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, kebijakan pertama yang telah dikeluarkan untuk mengamankan likuiditas perbankan itu ialah melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

“Kami terus tingkatkan https://hellokas.store/ penambahan insentif likuiditas ini sehingga sekarang jumlah insentif mencapai Rp 165 triliun, ini angka sampai Desember 2023,” kata Perry saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan I Tahun 2024, Selasa (30/1/2024).

Jurus kedua ialah dengan menurunkan rasio penyangga likuiditas makroprudensial (PLM) sebesar 100 basis poin dari 6% jadi 5% untuk bank umum konvensional, dan untuk bank syariah atau unit usaha syariah dari 4,5% ke 3,5%.

“Penurunan rasio penyangga likuiditas makroprudensial ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi bank-bank untuk mengelola likuiditas,” tegas Perry.

“Karena rasio PLM tadi itu, penurunan tadi bisa menambah fleksibilitas likuiditas dari perbankan untuk disalurkan dan digunakan dalam rangka penyaluran kredit,” tegasnya.

Ketiga ialah melanjutkan kebijakan pelonggaran rasio loan to value atau financing to value (LTV-FTV) menjadi paling tinggi 100% untuk semua jenis properti, seperti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan.

“Itu maksudnya DP nol persen. lalu melanjutkan kelonggaran uang muka kendaraan bermotor 0% untuk semua jenis kendaraan bermotor baru,” tegas Perry.